Kemenkumham Aceh Gelar Diseminasi Partai Politik 2022

Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Aceh menggelar diseminasi partai politik tahun 2022. Diseminasi yang diikuti pengurus partai politik nasional atau Parnas dan partai politik lokal atau Parlok Aceh ini digelar di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Senin (22/8/2022). Acara ini dibuka Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh, Rakhmat Renaldy.
Diseminasi yang diikuti pengurus partai politik nasional atau Parnas dan partai politik lokal atau Parlok Aceh ini digelar di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Senin (22/8/2022).

Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Aceh menggelar diseminasi partai politik tahun 2022.

Diseminasi yang diikuti pengurus partai politik nasional atau Parnas dan partai politik lokal atau Parlok Aceh ini digelar di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Senin (22/8/2022).

Acara ini dibuka Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh, Rakhmat Renaldy.

Rakhmat Renaldy, dalam sambutannya saat membuka acara ini mengharapkan kehadiran parpol dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas.

Tujuannya agar masyarakat menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harus bisa menjadi penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,” kata Rakhmat Renaldy.

Hal ini sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kanwil Kemenkumham Aceh dikirim kepada Serambinews.com seusai pembukaan diseminasi ini.

Rakhmat Renaldy menerangkan fungsi partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu.

Kemudian memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dan damai.

Rakhmat Renaldy mengatakan fungsi partai politik terhadap negara ialah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan berkuasa.

“Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman,” terangnya.

Rakhmat Renaldy menyebutkan sejauh ini Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mencatat ada 75 parpol nasional yang terdaftar secara sah dan berbadan hukum di Indonesia.

Sedangkan di Aceh, partai politik lokal yang saat ini sudah tercatat terdaftar secara sah dan berbadan hukum 18.

“Diharapkan akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih dinamis di Aceh.

Partai nasional dan partai lokal harus benar-benar menjadi sarana aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan,” tambah Rakhmat.

Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Aceh, Muhammad Isa, menyebutkan kegiatan ini menghadirkan dua narasumber.

Kedua narasumber itu dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI dan Kesbangpol Aceh.

“Semoga kegiatan ini dapat menjawab dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat,” ujar Isa.

Diseminasi ini dimoderatori Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, Irfan.

Selain pengurus parpol nasional dan lokal, turut hadir saat pembukaan diseminasi ini pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Aceh, instansi terkait, dan tokoh masyarakat.

Sumber Artikel

Leave a Reply