Menanti Penjabat Gubernur Aceh

 

 

 

 

 

Oleh:

Otto Syamsuddin Ishak

Sosiolog dari Universitas Syiah Kuala,

Banda Aceh

 

Akhir masa tugas Gubernur Aceh pada awal Juli 2022, Nova Iriansyah, kian mendekat. Pemilihan serempak diproyeksikan berlangsung pada 2024, sehingga di ranah publik kian tergelar perbincangan: siapakah yang akan menjabat Gubernur Aceh 2022-2024?

Wacana pertama adalah tentang calon yang berasal dari sipil atau militer dan polisi. Di pihak yang mendukung calon dari sipil mengatakan bahwa Aceh pasca konflik sebaiknya berasal dari kalangan sipil. Hal ini untuk menghindari trauma akibat konflik.

Di pihak yang mendukung dari kalangan aparat Polri dan TNI, tentunya punya sudut pandang yang berbeda. Bahkan mereka terpecah dua yang menunjukkan pada kita bahwa masa transisi politik ini juga bisa menjadi arena kompetisi antara TNI dan Polri.

Mereka yang mendukung calon Pj Gubernur Aceh dari kalangan Polri mempertimbangkan kewenangan Mendagri Tito yang berasal dari Polri meskipun bisa saja mempertimbangkan calon dari sipil.

Pengamat pun mengingat kembali pengalaman penjabat sipil dari Aceh, Tarmizi A Karim, yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur untuk Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Pejabat asal Aceh di Kemendagri sekarang adalah Safrizal ZA, sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, yang juga pernah ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kalimantan Selatan.

Namun, ada kemungkinan Tito mengusulkan Pj Gubernur dari kalangan Polri sendiri. Pertama, Tito mempertimbangkan pengalaman pribadinya ketika ditunjuk sebagai Kapolri bahwa ia melompati empat angkatan–dari Badrodin 1982 ke Tito 1987– sehingga perlu mengatur para Komjen (Komisaris Jenderal) untuk mendapatkan posisi yang tepat.

Hal ini juga dialami oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo 1987, yang melompati empat angkatan seniornya, atau 12 Komjen. Masalahnya, apakah ada koordinasi antara Sigit dan Tito? Kedua, merujuk diskursus perpolitikan bahwa Tito pun punya ambisi pribadi untuk Pemilu 2024. Bahkan, sehubungan dengan hal ini, Tito diterpa isu akan di-reshuffle.

Saya pernah bertanya kepada teman yang bertugas di istana, siapakah sosok yang santer menjadi calon Pj Gubernur Aceh? Mungkinkah dari orang Aceh? Katanya, sulit meneropong orang Aceh yang punya kapasitas dan integritas dari Monas. Wah, ini satu problem tersendiri lagi.

Kalkulasi sejumlah kemungkinan

Para pengamat pun melirik Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Sebagai Sekjen, tentu ia memiliki kedekatan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang berasal dari PDIP. Tentunya mereka berada dalam satu tim kerja, misalnya saat Puan menghadiri acara Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol.

Apalagi Indra sudah berkarir sekitar 20 tahun di Kemensekneg pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dia mendampingi Mensekneg Bondan Gunawan dalam pertemuan dengan Panglima GAM Tgk Abdullah Syafii untuk membicarakan bagaimana merintis perdamaian di Aceh (2000). Jalan pertemuan tersebut, awalnya dirintis oleh jurnalis Harian Kompas, Maruli Tobing.

Pertimbangan lain, tentu juga harus mengkalkulasi sejumlah kemungkinan terkait skenario politik nasional PDIP dalam pemilu 2024, yang ingin mengamankan kursi legislatif dan Pilpres 2024 di seluruh Indonesia.

Kondisi Aceh saat ini agak mirip dengan nasib Golkar sekitar dasawarsa 1980-an bahwa Aceh merupakan arena Golkar kalah dibanding PPP, sehingga Soeharto menunjuk Ibrahim Hasan (1986-1993) dengan target pemenangan Golkar. Dalam kampanye itu, Ibrahim Hasan menggunakan ibarat bahwa lampu kristal di Aceh tidak hidup di antara 27 lampu kristal (jumlah provinsi kala itu).

Jika kita mempertimbangkan skenario politik nasional PDIP sebagai partai yang ingin status quo, maka calon Pj Gubernur Aceh adalah sosok yang dapat menjamin kemenangan PDIP di Aceh, sebagaimana Ibrahim Hasan membuat kemenangan Golkar di Aceh. Kompensasinya, sosok tersebut akan mendapat posisi di dalam kabinet pada pemerintahan 2024.

Ada pun pertimbangan dari pihak TNI: Aceh merupakan bekas daerah konflik bersenjata. Sebagaimana daerah konflik lainnya–Papua, Papua Barat, Maluku dan Sulawesi Tengah (Poso)—di samping tantangan keamanan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, maka sebaiknya Pj Gubernur dari Kalangan TNI. Hal itu juga untuk mempermudah koordinasi antara Pj Gub dengan pihak Pangdam, BIN dan BAIS, serta Polda Aceh.

Diskursus politik Aceh tentang Pj Gubernur Aceh itu, semuanya berpijak pada sosok dan Monas. Bahkan, kita tak mendengar bagaimana pandangan dari elite politik dan penguasa di Aceh. Apa yang mereka sudah lakukan sehubungan dengan Pj Gubernur? Apakah mereka melakukan maneuver-manuver politik individual dalam melobi di Monas? Hal ini mungkin saja terjadi karena refleksi dari masyarakat yang masih terpecah.

Hal lain yang juga belum dipertimbangkan perihal calon Pj Gubernur, adalah dari sisi problem yang dihadapi Aceh dewasa ini, atau sejak pasca konflik 2005. Masalah ini tampaknya menjadi tantangan Pj Gubernur selama menjalankan tugasnya, bersamaan dengan skenario politik nasional dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

 

Artikel telah diterbitkan www.kba.one pada 3 Januari 2022.

 

Leave a Reply