Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Aceh diminta terapkan model bisnis “sharing factory” untuk bangun UMKM – ANTARA News Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mendorong Pemerintah Provinsi Aceh untuk menerapkan model bisnis sharing factory atau rumah produksi bersama, dalam upaya membangun sektor industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tanah Rencong itu.

“(Bank Indonesia, red) mendorong model bisnis sharing factory dalam rangka mendorong (pertumbuhan, red) UMKM dan industri,” kata Kepala Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Kamis.

Penyataan itu diutarakan Rony dalam laporan perekonomian Aceh, sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemprov Aceh guna mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi berjulukan daerah Tanah Rencong itu di masa akan datang.

Baca juga: Pj Bupati ajak BI kembangkan ekonomi Aceh Besar

Ia menjelaskan, saat ini Aceh telah memiliki kawasan industri yakni Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Tentunya, ini berpotensi untuk diarahkan dalam penerapan model bisnis sharing factory yang bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM di Aceh.

“Untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing,” ujarnya.

Menurut dia, sharing factory juga berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya. Karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. 

“Model sharing factory juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM,” ujarnya.

Di samping itu, Bank Indonesia juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi Aceh melalui penguatan lapangan usaha industri pengolahan. 

Kata dia, potensi sektor hulu yang dimiliki Aceh dapat dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka bagi investasi.

“Memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan multiplier effect yang besar,” ujarnya.

Kata dia, pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan, serta kajian teknis terkait potensi juga sangat dibutuhkan.

Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi lompatan lapangan usaha dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ke sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai dari lapangan usaha industri pengolahan. 

“Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan,” ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia dorong Aceh optimalisasi sistem resi gudang beras